Pemerintah dinilai kurang memerhatikan pulau-pulau terluar di Indonesia serta masyarakat yang tinggal di dalamnya. Akibatnya, masyarakat setempat lebih banyak berinteraksi dengan warga di negara yang terdekat dengan pulau. Hal itu akan mengancam klaim negara lain terhadap pulau-pulau terluar.

“Jangankan pulau terluar, 30 km dari Jakarta aja tidak diperhatikan. Sejengkal tanah pun harus dipertahankan dengan nyawa,” ungkap Penggiat Masyarakat Nusantara, Bondan Gunawan, dalam diskusi bertema “Menjaga Bumi dan Budaya Indonesia” yang diselenggarakan oleh Trijaya di Warung Daun Jakarta, Sabtu (29/8).

Menurutnya, pemerintah harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia hingga masyarakat di pulau terpencil. “Harkat dan martabat manusia harus diangkat,” ucapnya.

Namun, menurut Tony Ruchimat, Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan, pemerintah sudah berusaha untuk membantu masyarakat di pulau terluar. Hal itu seperti membangun infrastruktur di pulau, membangun listrik tenaga surya, dan langkah-langkah lain. “Interaksi ekonomi dengan negara lain tidak bisa dihindari karena letaknya yang jauh,” ucapnya.

Ia menjelaskan, terdapat 92 pulau kecil terluar di Indonesia yang 59 di antaranya tidak berpenduduk. Pemerintah ke depan harus lebih meningkatkan ekonomi masyarakat di pulau terluar untuk mengurangi interaksi dengan asing. “Harus diperbaiki ekonomi mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Munculnya isu penjualan pulau dinilai mengancam kedualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah dalam hal ini diminta membentuk kementrian khusus yang mengurusi masalah perbatasan.

“Bicara Tanah Air, kita tidak cukup hanya mengeluh. Saya kira di kabinet mendatang, cobalah dibentuk kementerian perbatasan, khusus untuk masalah (penjualan pulau) ini,” ujar wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra di Restoran Warung Daun, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2009).

Pembentukan kementerian khusus ini, menurut Yusron dimaksudkan agar kehidupan masyarakat yang sejauh ini terkesan dianaktirikan, juga merasa diperhatikan.

“Selain untuk memperhatikan masyarakat di sana, juga bisa berfungsi menjaga perbatasan,” tegasnya.

Sementara itu, Konsorsium Singapura tertarik dengan tiga pulau yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Alasan Singapura, karena pulau itu dinilai sangat cocok untuk dikembangkan untuk dunia wisata.

Seperti diberitaka, Sabtu, 29 Agustus 2009, Kepala Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi Gorontalo Rustamrin Akuba mengatakan, keindahan alam yang ada di Gorontalo Utara, mendapat perhatian dari pengusaha Singapura.

“Pengusaha itu telah melirik tiga pulau di bagian Utara Gorontalo,” kata Akuba. Dia menjelaskan para pengusaha itu merencanakan untuk melakukan investasi pengembangan dunia wisata di Gorontalo. Dan tahap awal baru tiga pulau yang dalam tahap penjajakan.

Dia mengatakan, tiga pulau yang saat ini sedang dijajaki pengusaha Singapura tersebut yakni, Pulau Saronde, Mohinggito serta Pulau Lampu. Akuba mengungkapkan para pengusaha itu begitu tertarik dan berkeinginan sangat besar untuk menanamkan modalnya di Gorontalo.

Ini dibuktikan dengan tiga kali kunjungan ke daerah ini. “Pengusaha itu sudah tiga kali berkunjung ke Gorontalo, hanya karena ingin melihat pulau-pulau tersebut,” kata Akuba.

Menurut dia, saat ini masih terdapat kendala, yakni status pulau itu apakah masih dikuasai pemerintah atau sudah masyarakat yang menggarapnya. Serta, penyediaan infrasruktur. “Pemerintah harus bertindak cepat untuk memastikan status dari tiga pulau itu,” kata Akuba.

Sumber : suaramedia.com